Akui Ada Potensi Kredit Fiktif Rp200 Triliun, Purbaya: Apa Mereka Berani?

Akui Ada Potensi Kredit Fiktif Rp200 Triliun, Purbaya: Apa Mereka Berani? (Foto: Setpres)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai potensi korupsi termasuk kredit fiktif dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Bank Himbara.

Menurut Purbaya, potensi korupsi memang selalu ada di mana pun, tetapi tanggung jawab pengawasan ada pada bank dan pemerintah hanya melakukan transfer.

"Potensi (korupsi) pasti ada, tergantung banknya," ungkap Purbaya, Jumat (19/9/2025).

Purbaya menjelaskan, dana tersebut bukan dialokasikan untuk tujuan khusus, melainkan hanya dipindahkan dari rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke rekening di Bank Himbara.

“Itu cuma saya punya rekening, seperti saya punya rekening di dua bank, bank A, bank B. Yang saya lakukan cuma mindahin uang dari sini ke sini, udah. Rekening dari BI ke bank, udah,” kata Purbaya.

Purbaya menambahkan, dana tersebut bersifat bebas (free money) dan tidak mengikat.

Menurutnya, bank-bank akan menyalurkan dana tersebut berdasarkan keahlian dan penilaian mereka sendiri. Jika terjadi kredit fiktif, itu adalah tanggung jawab bank dan manajemennya.

"Saya enggak tahu kalau sebesar itu apa mereka berani kredit fiktif," ujarnya