1 week ago
2
BARRU - Pemerintah Desa (Pemdes) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nepo kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan kedekatan dengan warga.
Merespon aspirasi masyarakat, sebuah forum dengar pendapat (hearing) resmi digelar bersama warga Dusun Mareppang di Aula Baruga Sayang, Kantor Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada Jumat (22/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung objektif dan konstruktif ini membahas dua isu utama, yakni kekosongan jabatan Kepala Dusun Mareppang serta tuntutan perbaikan infrastruktur drainase penahan banjir.
Menjawab kekhawatiran warga soal pelayanan administrasi pasca-kekosongan jabatan Kepala Dusun, Kepala Desa Nepo, Muhammad Toaha, memberikan klarifikasi berbasis hukum tata negara secara transparan.
Ia menegaskan bahwa pengangkatan perangkat desa tidak bisa dilakukan secara sepihak demi menghindari cacat prosedur.
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Permendagri No. 67 Tahun 2017, batas maksimal kekosongan memang dua bulan.
Namun, eksekusinya wajib mematuhi Peraturan Bupati (Perbup) Barru yang mensyaratkan adanya rekomendasi tertulis dari Pemerintah Kabupaten melalui Camat.
“Kami sepenuhnya memahami urgensi kebutuhan warga Dusun Mareppang. Namun, sinkronisasi jadwal seleksi massal dan penerbitan juknis dari tingkat kabupaten mengalami penundaan eksternal di luar kendali desa. Secara hukum, Pemdes Nepo wajib patuh pada Perbup Barru guna menghindari maladministrasi, ” urai Muhammad Toaha di hadapan perwakilan warga.
Saat ini, Kantor Desa Nepo sendiri tengah beroperasi dengan keterbatasan personel yang masif karena adanya kekosongan 5 formasi perangkat desa.
Kendati demikian, Kades Muhammad Toaha terus proaktif melakukan langkah advokasi struktural dengan menyuarakan kondisi ini ke pemerintah daerah hingga tingkat kementerian.
Terkait tuntutan perbaikan fisik drainase, Kades Nepo secara jujur dan realistis memaparkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tengah mengalami efisiensi ketat akibat belanja wajib (mandatory spending), di antaranya:
- Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Sebagai program prioritas Presiden, APBDes wajib dialokasikan untuk infrastruktur logistik, pemetaan suplai pangan, dan distribusi nutrisi di desa.
- Penuntasan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih: Konsentrasi anggaran pada penyelesaian sarana fisik dan kelembagaan koperasi di Dusun Topporeng sebagai motor ekonomi jangka panjang.
Fokus pada kualitas SDM (MBG) dan investasi ekonomi lokal ini membuat sisa anggaran belanja fisik di luar program utama menjadi sangat terbatas.
Sebagai pemimpin yang solutif, Muhammad Toaha tidak membiarkan persoalan berhenti pada batasan regulasi dan anggaran.
Forum tersebut berhasil merumuskan dua jalan keluar konkret yang langsung diimplementasikan hari itu juga yaitu:
- Akses Komunikasi Darurat Langsung ke Kades.
Guna memotong sekat birokrasi yang mempersulit warga, pengurusan berkas kini bisa melalui Ketua RT untuk diteruskan ke Plt Kepala Dusun Mareppang. Namun, untuk urusan yang sangat mendesak, Kades Muhammad Toaha memberikan garansi tertinggi kepada warganya.
"Warga dipersilakan untuk langsung menghubungi saya secara mandiri melalui kontak pribadi. Jalur koordinasi darurat selalu terbuka agar hak pelayanan warga tidak terhambat, " tegas Muhammad Toaha.
- Peninjauan Lapangan Langsung (On-Site Inspection).
Kades Nepo dijadwalkan akan memimpin langsung peninjauan ke lokasi drainase yang rusak di Dusun Mareppang pada Senin, 25 Mei 2026.
Data hasil asesmen teknis riil ini akan dijadikan dasar bagi Pemdes Nepo untuk mengadvokasikan bantuan anggaran rekonstruksi ke Dinas Teknis terkait di tingkat Kabupaten Barru.
Sembari menunggu proses pengusulan anggaran eksternal tersebut, Kades Nepo bersama elemen masyarakat sepakat melakukan gerakan gotong royong pembersihan jalur air secara swadaya sebagai langkah mitigasi awal menghadapi cuaca ekstrem.
Langkah taktis dan keterbukaan Muhammad Toaha ini mendapat apresiasi dari warga yang hadir, sekaligus menjadi bukti nyata kepemimpinan yang akuntabel, taat hukum, namun tetap mengutamakan pelayanan masyarakat.
