Menkum Teken SK Kepengurusan Mardiono, Agus Suparmanto Gagal Jadi Ketum PPP!
JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menandatangani dokumen Surat Keputusan (SK) hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Supratman teken SK dengan ketua umum PPP periode 2025-2030, Muhamad Mardiono.
Diketahui, sebelum ditandatangani Menkum, terjadi dualisme setelah Muktamar X PPP. Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto saling mengklaim terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum PPP periode 2025-2030.
Supratman menjelaskan, jika SK kepengurusan PPP pertama kali didaftarkan oleh kubu Mardiono ke Kementerian Hukum pada 30 September 2025. Setelah pendaftaran itu, pihaknya bergerak cepat melakukan penelitian.
"Kemudian setelah mereka mengakses sistem administrasi badan hukum kemudian kami lakukan penelitian sebagaimana yg telah dilakukan teman teman dirjen AHU maka setelah dilakukan penelitian berdasarkan AD/ART, dimana menggunakan AD/ART hasil muktamar ke 9 di Makassar yang lalu dan itu tidak berubah," kata Supratman kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).
Setelah diverifikasi, oleh pegawai kementerian hukum dia mendatangi SK kepengurusan Mardiono itu kemarin pagi.
"Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan bapak Mardiono. Kemudian apakah sudah diambil saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman teman dan Kemenkum. Yang jelas saya sudah tandatangani kepengurusan itu," tuturnya.
Meski SK kepengurusan Mardiono telah ditandatangani, dia enggan menegaskan apakah Mardiono merupakan ketua umum PPP yang sah. Dia meminta publik untuk menafsirkan sendiri terkait hal tersebut.
"Silakan ditafsirkan kalau itu bagian dari syarat bagian pengesahan kepengurusan dari Kemenkum teman teman tafsirkan sediri," tandasnya.
Sekadar informasi, dualisme antara Muhamad Mardiono dengan Agus Suparmanto terjadi ketika keduanya saling mengklaim terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PPP periode 2025–2030 dalam Muktamar X di Ancol.
