4 hours ago
6
PANGKALAN BUN, Radarsampit.com – Kelangkaan Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, menjadi keluhan warga. Di tengah panjangnya antrean untuk mendapatkan BBM bersubsidi, muncul dugaan penjualan Pertalite melalui media sosial dengan harga jauh lebih tinggi.
Fenomena tersebut disebut telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah pihak menawarkan Pertalite secara daring dengan sistem pemesanan tanpa harus datang dan mengantre di SPBU.
BBM bersubsidi itu umumnya ditawarkan dalam kemasan jeriken. Penjual mencantumkan keterangan stok tersedia dan pembeli tinggal melakukan transaksi sesuai jumlah yang dibutuhkan.
Harga yang ditawarkan pun cukup tinggi. Pertalite dalam jeriken berkapasitas 20 liter disebut dijual antara Rp330 ribu hingga Rp350 ribu. Jika dihitung per liter, harganya mencapai sekitar Rp16.500 hingga Rp17.500.
Nilai tersebut terpaut cukup jauh dari harga resmi Pertalite yang berada di kisaran Rp10 ribu per liter. Kondisi ini membuat konsumen yang membutuhkan BBM secara cepat terpaksa harus mengeluarkan uang lebih banyak.
Tak hanya dalam jumlah besar, penjualan eceran juga tersedia. Pertalite dikemas dalam botol berisi sekitar lima liter dengan banderol Rp85 ribu hingga Rp90 ribu.
Praktik tersebut menuai sorotan karena terjadi ketika masyarakat masih harus menghadapi antrean panjang di SPBU. Warga menilai terdapat ketimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Masyarakat yang mengikuti mekanisme pembelian di SPBU harus memenuhi ketentuan dan terkadang menghabiskan waktu berjam-jam. Di sisi lain, BBM bersubsidi diduga dapat diperoleh dalam jumlah banyak untuk kemudian dipasarkan kembali dengan harga tinggi.
Warga Pangkalan Bun, Joni, mengatakan penjualan Pertalite melalui media sosial mulai terlihat dalam beberapa pekan terakhir. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur membeli BBM dari penjual daring.
“Jangan tergiur membeli BBM secara online karena selain ilegal, kualitas dan keaslian BBM tersebut tidak terjamin,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan pengawasan lebih serius. Aparat kepolisian bersama Satgas Migas diharapkan dapat menelusuri dugaan penimbunan maupun penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
“Tanpa penindakan tegas dari hulu hingga hilir, persoalan BBM ini tak kunjung selesai. Harus ada keberanian,” harapnya.
Sementara itu, warga lainnya, Dadang, mengakui keberadaan pedagang BBM eceran terkadang membantu masyarakat ketika stok di SPBU sulit diperoleh. Namun, harga yang ditawarkan saat ini dinilai terlalu tinggi.
Dia menyebut Pertalite eceran rata-rata sudah berada di atas Rp15 ribu per liter. Sedangkan BBM jenis Pertamax bisa mencapai sekitar Rp20 ribu per liter.
“Kalau harganya lebih murah, sekitar Rp13 ribu sampai Rp14 ribu per botol, mungkin masih cukup membantu masyarakat,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah kebutuhan masyarakat terhadap BBM yang terus berjalan. Warga berharap distribusi Pertalite kembali normal sehingga tidak muncul celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan besar dari kondisi kelangkaan.
