6 days ago
2
PANGKEP SULSEL - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Cabang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan, Herman Djide, menyoroti turunnya Dana Desa secara drastis dari pemerintah pusat yang dinilai berdampak serius terhadap pembangunan desa.
Hal tersebut disampaikan Herman Djide saat ditemui dalam diskusi santai di Warkop Puang Bos, Pangkajene, Sabtu (31/1/2026), saat dimintai pandangan terkait kondisi fiskal desa akibat pemangkasan anggaran tersebut.
Pimpinan Redaksi Media Indonesia Satu itu menyebut, pemangkasan Dana Desa telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia, karena desa merupakan ujung tombak pemerataan pembangunan nasional.
Menurutnya, Dana Desa selama beberapa tahun terakhir terbukti menjadi penggerak utama pembangunan infrastruktur dasar di desa, mulai dari jalan tani, drainase, jembatan kecil, hingga fasilitas pelayanan masyarakat.
“Dengan turunnya Dana Desa secara drastis, banyak pemerintah desa terpaksa menunda bahkan membatalkan sejumlah program prioritas, ” ujar Herman Djide.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat roda pembangunan desa berjalan lambat dan tidak optimal, bahkan berpotensi membuat desa kembali tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan.
Herman Djide juga menekankan bahwa dampak pemangkasan Dana Desa tidak hanya dirasakan pada pembangunan fisik, tetapi juga sektor pemberdayaan masyarakat.
Program pelatihan UMKM, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta bantuan alat produksi bagi warga desa terancam berhenti akibat keterbatasan anggaran.
Padahal, sektor pemberdayaan merupakan kunci utama untuk menciptakan desa mandiri dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah dalam jangka panjang.
Dampak lainnya adalah berkurangnya lapangan kerja di desa. Dana Desa selama ini berperan besar dalam menyerap tenaga kerja lokal melalui program padat karya yang membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Ketika dana berkurang, kesempatan kerja menyempit dan mendorong kembali terjadinya urbanisasi, di mana anak-anak muda desa terpaksa meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan di kota.
Di sisi sosial, Herman Djide menilai pemangkasan Dana Desa berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat, karena pemerintah desa harus menentukan prioritas program secara ketat di tengah keterbatasan anggaran.
Sementara itu, dari sudut pandang pemerintah pusat, pemotongan Dana Desa disebut sebagai langkah penghematan anggaran negara serta upaya mengurangi risiko penyalahgunaan dana di tingkat desa.
Namun demikian, Herman Djide menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan, karena desa seolah “dihukum” akibat lemahnya sistem pengawasan, bukan diperkuat melalui pendampingan dan tata kelola yang lebih transparan.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang kebijakan tersebut dan membuka ruang dialog, karena pembangunan nasional yang berkeadilan hanya dapat terwujud jika desa diberi ruang tumbuh, berkembang, dan didukung anggaran yang memadai.( Syahruddin)
